mk-bhs-batak.jpg

Ketua MK Jimmly Asshidiqie diulosi dan

Maruarar Siahaan Hakim MK kedua dari kanan

Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu dari 9 hakimnya adalah orang Batak, Maruarar Siahaan, masih terus giat dalam proyek penterjemahan Undang-undang Dasar 1945 ke berbagai bahasa daerah. Tujuannya supaya semua rakyat paham betul arti konstitusi dan hak-haknya. Setelah memulai penterjemahan ke bahasa Jawa sekarang giliran ke bahasa Batak.

Hasil lokakarya tersebut nantinya akan menjadi naskah alih bahasa. Sebagai contoh, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dalam terjemahan bahasa Batak Karo, pasal tersebut akan berbunyi “Negara ngakuken ras ngeregai ngawan-ngawan masarakat hukum adat ras hak-hak tradisonalna segedang-gedangnya geluhna ras sesua ras perkembangen masyarakat ras prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.Apabila diterjemahan ke bahasa Batak Toba akan terjadi perbedaan yaitu “Negara mangakku jala marparsangapi satuan-satuan masyarakat hukum adat dohot hak-hak tradisionalna saleleng i tong diulahon, jala hombar dohot tu perkembangan ni masyarakat dohot prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, na diatur dibagasan undang-undang”.

Sedangkan dalam terjemahan bahasa Batak Simalungun akan menjadi “Negara jahu-jahu janah mansangapi hasadaon-hasadaon masyarakat hukum adat pakon hak-hak tradisionilni sadokah manggoluh janah hombar pakon hubani perkembangan ni masyarakat pakon prinsip Negara Hasadaon Republik Indonesia, na i atur undang-undang”

Pada pidato pembukannya, Ketua MK menyampaikan bahwa UUD 1945 setelah melalui empat kali perubahan, telah berubah 300 % dari naskah aslinya. Dengan demikian tentu semakin banyak lagi hal–hal yang harus dipahami oleh rakyat Indonesia. Hal itu menimbulkan jarak antara konstitusi yang tertulis dan pemahaman kognitif, serta jarak antara pemahaman kognitif praktek dengan tingkah laku sehari-hari. Sehingga usaha untuk menciptakan suatu living constitution tidaklah berhenti setelah naskah konstitusi tersebut telah ditulis. “Rakyat harus mengetahui isi dan makna dari UUD 1945 dan tidak boleh lagi sekedar menjadi dokumen politis tetapi harus disosialisasikan”, ujar Jimly.